Kartu Pra Kerja Jokowi Disebut Impian Kosong

635
sumber gambar: https://scontent-a-atl.cdninstagram.com

Akan digajinya oengangguran melalui kartu pra kerja seperti yang dijanjikan Joko Widodo, ditanggapi kritis Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Dia meminta Jokowi jangan memberikan masyarakat impian kosong, “Menurut saya janganlah memberikan impian kosong. Coba itu lah pikirkan dulu yang honorer, yang jumlahnya masih ratusan ribu, yang mereka sudah mengabdi kepada bangsa dan negara ta[i tidak mendapatkan honor yang layak. Itu saja dulu pukirkan,” kata Fadli di Gedung DPR Jakata, Selasa (5/3).

Ia meminta agar Jokowi juga memikirkan laangan pekerjaan yang permanen sehingga masyarakat bisa bekerja. Ia menilai masyarkat tidak ingin tidak bekerja teapi malah mendapat honor.

“it bukan solusi. Solusinya adalah ciptakan lapangan kerja yang mudah. Pikirkan honorer yang sudah bekerja selama puluhan tahun tapi tidak mendapat hak mereka,” kata Fadli.

Ia menilai kartu pra kerja sangat politis. Bahkan solusi atas pengangguran ini dianggap norak dan tak canggih. “Ya sangat politis, tapi politisinya agak norak. Tidak canggih,” kata Fadli.

Sebelumnya, Capres nomor urut 01, Joko Widodo, menjelaskan kartu pra kerja, yang telah ia paparkan dalam konvensi Rakyat di Sentul, beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan karti ini dikhusukan untuk anak muda yang lulus SMA, SMK, maupun perguruan tinggi poliktenik.

Bagi yang memiliki kartu pra kerja namun beum mendapatkan pekerjaan, tidak perlu khawatir. Merkea akan mendapatkan gaji.

“Kalau belum dapat pekerjaan kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji gitu. Tapi, jumlahnya berapa masih kita rahasiakan,” kata Jokowi disambut tepuk tangan dan teriakan Jokowi-Ma’ruf.

Sementara Wakil Presiden Jusu Kalla )JK) mengatakan, kebijakan memberikan tunjangan untuk pengangguran hanya cocok diberikan untuk negara maju dengan jumlah penduduk sedikit.

Sementara untuk diterapkan di Indoneisa, kebijakan itu perlu dikaji lagi. “Ada banyak negara seperti itu. Di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjngan buat yang menganggur, tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju, penduduknya tidak banyak,” kata JK Kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (5/3).

JK mengatakan, untk memberikan tunjangan kepada pengangguran memerlukan dana tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah harus menghitung lagi anggaran yang dimiliki supaya tidak membebani APBN.

“Kalau negara seperti Indonesia, (dengan) anggaran tidak terlau besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar, dan kalau sudah ada anggarannya, baru kita bisa bicara.┬áKalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan,” ujarnya. (Asep Saepudin Sayyev)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 6 Maret 2019

SHARE

Tinggalkan Komentar