KLHK Terima Usulan 130.061 Ha Raps

1071
sumber gambar : diposkan.com

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerima
usulan seluas 130.061 hektare (ha) Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial
(RAPS) dari 64 desa di 14 kecamatan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

“Kita verifikasi segera, tidak lama lah (proses verifikasi TORA termasuk
Hutan Adat yang diajukan) kalau memang semua sudah lengkap,” kata Dirjen
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Hadi Daryanto di Jakarta,
Rabu.

Harapannya dengan pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan
Perhutanan Sosial secara kolektif seperti yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah (Pemda) Sigi ini, menurut dia, semua menjadi berjalan tertib.

Sebelumnya, Selasa (3/10), Bupati Sigi Moh Irwan Lapatta telah menyerahkan
peta dan dokumen usulan TORA dan Perhutanan Sosial kepada Direktur Jendral
(Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Hadi Daryanto,
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Yuyu Rahayu dan
Direktur Konsolidasi Tanah Ditjen Penataan Agraria pada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN Rudy Rubijaya yang disaksikan staf khusus
Kantor Staf Presiden (KSP) Noer Fauzi Rachman dan Sekretaris Gugus Tugas
Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sigi Eva Susanti Bande.

Menurut Bupati, total usulan objek Reforma Agraria adalah seluas 137.274
ha yang terdiri dari TORA dalam kawasan hutan seluas 78.320 ha, skema
perhutanan sosial seluas 51.741 ha dan TORA di areal penggunaan lain,
termasuk konsesi Hak Guna Usaha (HGU) seluas 7.211 ha.

“Ke depan masih ada sekitar 112 desa lagi yang akan difasilitasi proses
identifikasi obyek TORA dan Perhutanan Sosial dengan pemetaan
partisipatif. Selama ini berbagai upaya yang telah kami lakukan bersama
masyarakat desa untuk melaksanakan program Reforma Agraria ini termasuk
dengan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Sigi pada 3 Januari 2017 lalu
melalui Surat Keputusan Nomor 590-001 Tahun 2017,” kata Bupati Irwan.

GTRA diketuai langsung bupati dan beranggotakan berbagai pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Sigi, UPT BPN atau Kantor Pertanahan, BPKH, Balai Besar Taman Nasional
Lore Lindu (BBTNLL) hingga organisasi masyarakat sipil, camat serta kepala
desa se-Sigi.

Sudah dilakukan pula penyusunan peta jalan dan Rencana Aksi Reforma
Agraria Sigi yang terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Semuanya telah disosialisasikan pada masyarakat
dan kemudian melakukan identifikasi tanah-tanah yang potensial menjadi
TORA dan Perhutanan Sosial bersama di 15 kecamatan, termasuk melakukan
pelatihan pemetaan partisipatif sekaligus identifikasi TORA dan Perhutanan
Sosial baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Staf khusus Kantor Staf Presiden (KSP) Noer Fauzi Rachman sebelumnya
mengatakan percepatan program prioritas Presiden yaitu reforma agraria
prosesnya dilakukan dari atas ke bawah dan sebaliknya. Untuk contoh
percepatan proses reforma agraria dari bawah dapat dilakukan dengan
pengajuan usulan dari masyarakat dan sekabupaten, seperti yang dilakukan
Kabupaten Sigi.

Menurut dia, Sigi menjadi daerah pertama yang menjalankan program reforma
agraria secara bersama-sama. Ini menjadi cara yang baik untuk mempercepat
program prioritas Presiden Joko Widodo bertujuan melakukan pemerataan
pembangunan dan penataan nasional.

Ini, lanjutnya, menyelesaikan tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan
lahan dan tidak meratanya pembangunan. Hal ini sehubungan dengan
pengelolaan ruang termasuk kawasan hutan yang kurang efektif, akibat tidak
adanya kepastian kepemilikan dan belum adanya satu peta yang digunakan
sebagai dasar perencanaan.

Menurut dia, bahwa benar diketahui di beberapa pulau bahkan mayoritas
lahan hanya dikuasai beberapa perusahaan besar saja. Ini kemudian menjadi
salah satu alasan untuk menata kembali kepemilikan lahan sehingga
dilaksanakan reforma agraria.

SHARE

Tinggalkan Komentar