Kota Bogor Jadi Pilot Project Global Budget BPJS Kesehatan

140
sumber gambar: https://kotabogor.go.id

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Bogor bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar Rapat Forum Komunikasi BPJS Triwulan I. Pada rapat yang dipimpin Plh Wali Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat ini membahas evaluasi pencapaian program JKN dan terpilihnya Kota Bogor sebagai pilot project untuk alternatif sistem pembayaran global budget. Dilansir dari laman Kotabogor.go.id.

“Global budget itu merupakan salah satu sistem pembayaran rumah sakit berdasarkan pada anggaran atau sejumlah besaran biaya hasil negosiasi dan disepakati kedua belah pihak untuk jangka waktu tertentu,” ujar Kepala Cabang Bogor, Yerry Gerson Rumawak usai rapat di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Jalan Ir. Juanda, Kota Bogor, Selasa (09/04/2019).

Yerry mengatakan, rencana penerapan sistem pembayaran global budget ini masih dalam proses pembahasan lebih lanjut antara Pemkot Bogor dengan BPJS Kesehatan Kota Bogor dan Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Alternatif sistem pembayaran ini dipilih untuk mencari pola yang bisa memenuhi penggunaan anggaran Rumah Sakit dalam menunjang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Baru mau mulai tahun ini cuma masih olah data dan ini butuh kesepakatan bersama,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, sampai saat ini sistem pembayaran ke RS masih menggunakan sistem INA-CBG’S. Sistem ini merupakan ketetapan kementerian atau ketepatan melalui aturan dengan sistem pembayaran per paket ke RS. Dan sudah menjadi kewajiban BPJS untuk menghitung dan melakukan pembayaran. “Saat ini pembayaran tagihan dari RS sudah berjalan lancar,” katanya.

Tak hanya soal ini, lanjut Yerry, pihaknya bersama Pemkot Bogor membahas capaian 95,13 persen UHC yang artinya sudah diatas target nasional, yakni 95 persen dari jumlah penduduk Kota Bogor. Meski begitu masih terdapat permasalah tunggakan pembayaran dari warga tidak mampu yang juga perlu dicari solusinya.

“Jadi warga daftar mandiri tapi ternyata tidak mampu dan akhirnya menunggak. Maka nanti akan dibentuk tim pengolah data khusus masyarakat tidak mau untuk kemudian dialihkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD,” imbuhnya.

Sementara itu ditempat yang sama Plh. Wali Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan, dalam hal kepesertaan BPJS Kesehatan, Kota Bogor sudah melampaui dari target nasional. Meski begitu masih ada yang perlu diselesaikan dan didiskusikan yakni berkaitan dengan tunggakan. Mengingat masih banyak pengguna BPJS bayar iuran hanya ketika sedang sakit saja, ketika tidak sakit tidak membayar.

“Kami akan buat tim untuk melakukan validasi data. Jika terdapat masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi maka akan menjadi kewajiban pemerintah. Tetapi bagi yang mampu harus membayar iurannya,” katanya. (Humpro :fla/hari-SZ)

SHARE

Tinggalkan Komentar