KPK Jangan Gentar Usut KTP-E Dalam Persidangan

921
KTP Elektronik (google images)

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi Rudi Yohanes berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan gentar untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (KTP-E) tahun anggaran 2011-2012 dalam persidangan.

“KPK jangan gentar karena bukan di ranah politik tapi ranah penegakan hukum. Ini korupsi berjamaah, yang gentar itu yang saat ini di DPR yang saat itu terlibat dalam proyek KTP-E,” kata Rudi di sela-sela aksi “Dua Tahun GAK: Menagih Janji Para Penegak Hukum” di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Terkait adanya beberapa anggota DPR yang diduga menerima aliran dana proyek KTP-E dalam dakwaan, ia menyatakan bahwa hal tersebut nantinya bisa diklarifikasi dalam persidangan.

“Kalau ada nama di situ silahkan klarifikasi di persidangan. Kalau bantah membantah di luar pengadilan tidak akan menyelesaikan masalah,” tuturnya.

Ia pun menegaskan bahwa orang pertama yang harus diusut dalam kasus KTP-E itu adalah Ketua DPR RI Setya Novanto.

“Semua kita tahu peran dia menyetujui penggelontoran dana dan didakwaan pun disebut. Kalau dia mengelak dan bantah sebaiknya di pengadilan untuk membuktikannya. Jangan bilang tidak tetapi jelas ada temuannya tadi di persidangan. Kalau dia bisa membuktikan tidak salah ya silahkan,” ucap Rudi.

Surat dakwaan korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (KTP-E) 2011-2012 mengungkap pengaturan anggaran yang dilakukan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menjadi terdakwa dalam kasus ini, yaitu Irman dan Sugiharto, bersama dengan sejumlah anggota DPR.

“Pada Februari 2010, terdakwa satu Irman dimintai sejumlah uang oleh Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Burhanudin Napitupulu agar usulan Kemendagri tentang KTP-E segera disetujui DPR. Atas permintaan itu terdakwa menyatakan tidak dapat menyanggupi. Karena itu Burhanuddin dan terdakwa I sepakat untuk melakukan pertemuan kembali,” kata jaksa penuntut umum KPK Irene Putri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto yang didakwa melakukan korupsi pengadaan KTP-E tahun anggaran 2011-2012 hingga merugikan keuangan negara Rp2,314 triliun.

Satu minggu kemudian Irman kembali menemui Burhanudin di ruang kerjanya dan disepakati akan memberikan sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR oleh pengusaha yang sudah biasa menjadi rekanan di Kemendagri, yaitu Andi Agustinus alias Andi Narogong, hal itu juga sudah disetujui Sekjen Kemendagri Diah Anggraini.

Beberapa hari selanjutnya, Andi menemui Irman dan Sugiharto di ruang kerja Irman untuk menindaklanjuti pembicaraan Irman dengan Burhanuddin dan menegaskan Andi bersedia memberikan uang kepada anggota Komisi II untuk memperlancar pembahasan anggaran dan berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen proyek KTP-E Sugiharto untuk menindaklanjuti rencana itu.

Andi dan Irman juga sepakat akan menemui Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar guna mendapat kepastian dukungan Partai Golkar terhadap KTP-E.

Pertemuan dilangsungkan beberapa hari kemudian sekitar pukul 06.00 WIB di Hotel Gran Melia yang dihadiri Irman, Sugiharto, Andi Agustinus, Diah Anggraini dan Setya Novanto. Dalam pertemuan itu Novanto menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek penerapan e-KTP.

Guna mendapat kepastian Novanto, beberapa hari kemudian Irman dan Andi Agustinus kembali menemui Novanto di ruang kerjanya di lantai 12 DPR. Dalam pertemuan itu, Novanto menyatakan akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya.

Pada Mei 2010 di ruang kerja Komisi II DPR sebelum RDP, Irman bertemu dengan Gamawan Fauzi, Diah Anggraeni, M. Nazaruddin, Andi Agustinus dan sejumlah anggota Komisi II DPR saat itu Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Taufik Efendi, Teguh Djuwarno, Ignatius Mulyono, Mustoko Weni dan Arief Wibowo untuk membahas program KTP-E sebagai program prioritas utama yang dibiayai menggunakan APBN murni secara “multiyears”.

Pertemuan juga menyepakati Andi Agustinus yang akan mengerjakan proyek KTP-E karena sudah terbiasa di Kemendagri dan “familiar”. Mustoko Weni selanjutnya memberi garansi Andi akan memberikan “fee” kepada anggota DPR dan beberapa pejabat di Kemendagri, Andi pun membenarkannya.

DPR mulai melakukan pembahasan Rencana APBN 2011 pada Juli-Agustus 2010. Andi Agustinus beberapa kali bertemu Setya Novanto, Anas Urbaningrum, Nazaruddin karena dianggap merepresentasikan Partai Demokrat dan Golkar yang dapat mendorong Komisi II menyetujui KTP-E.

Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya DPR menyetujui anggaran KTP-E dengan rencana besar tahun 2010 senilai Rp5,9 triliun yang proses pembahasannya akan dikawal Fraksi Partai Demokrat dan Golkar dengan kompensasi Andi memberikan fee kepada anggota DPR dan pejabat Kemendagri.

Kesepakatan pembagian anggarannya adalah:

1. 51 persen atau Rp2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau riil
pembiayaan proyek

2. Rp2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada:

a. Beberapa pejabat Kemendagri, termasuk Irman
dan Sugiharto sebesar 7 persen atau Rp365,4 miliar

b. Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau
Rp261 miliar

c. Setya Novanto dan Andi Agustinus sebesar 11
persen atau Rp574,2 miliar

d. Anas Urbaningrum dan M Nazarudin sebesar 11
persen atau Rp574,2 miliar

e. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan
sebesar 15 persen atau Rp783 miliar.

Selain kesepakatan pembagian keuntungan dalam pertemuan juga disepakati sebaiknya pelaksana atau rekanan proyek adalah BUMN agar mudah diatur.

Pada September-Oktober 2010 di ruang kerja Mustoko Weni DPR, Andi memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR agar menyetujui anggaran KTP-E dengan rincian:

1. Anas Urbaningrum sejumlah 500 ribu dolar AS melalui Eva Ompita Soraya. Pemberian ini merupakan kelanjutan pemberian yang dilakukan pada April 2010 berjumlah 2 juta dolar AS yang diberikan melalui Fahmi Yandri.

Sebagian uang digunakan untuk membayar biaya akomodasi kongres Partai Demokrat di Bandung, sebagian lagi diberikan ke anggota Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu sejumlah 400 ribu dolar AS dan Mohamad Jafar Hafsah selaku ketua Fraksi Partai Demokrat sebesar 100 ribu dolar AS yang kemudian dibelikan 1 unit mobil Toyota Land Cruiser nomor polisi B 1 MLH.

Pada Oktober 2010 Andi Agustinus kembali memberikan uang sebesar 3 juta dolar AS kepada Anas Urbaningrum.

2. Arief Wibowo selaku anggota Komisi II, sebesar 100 ribu dolar AS

3. Chaeruman Harahap selaku Ketua Komisi II DPR, 550 ribu dolar AS

4. Ganjar Pranowo selaku Wakil Ketua Komisi II DPR, 500 ribu dolar AS

5. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR, 1 juta
dolar AS

6. Mustoko Weni anggota Komisi II, 400 ribu dolar AS

7. Ignatius Mulyono anggota Komisi II DPR, 250 ribu dolar AS

8. Taufik Effendi selaku Wakil Ketua Komisi II DPR, 50 ribu dolar AS

9. Teguh Djuwarno Wakil Ketua Komisi II DPR, 100 ribu dolar AS.  (Antara)

SHARE

Tinggalkan Komentar