Mendikbud Coret SKTM

173
sumber gambar : https://jatengprov.go.id/

Peraturan Baru PPBD 2019 Juga Hapus Sekolah Favorit

Penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) tidak berlaku lagi setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan peraturan baru mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru yakni Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru 2019. “Mulai tahun ini, penggunaan surat keterangan tidak mampu tidak lagi berlaku,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam konferensi pers di Jakarta. Selasa (15/1).

Menurutnya, Permendikbud 51 tahun 2018 ini merupakan bentuk peneguhan dan penyempurnaan dari sistem zonasi yang ada. Dia juga menjelaskan, peraturan tersebut akan digunakan sebagai cetak biru dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di sektor pendidikan. Nantinya setiap masalah diselesaikan berdasarkan zona yang ada, begitu juga dengan ketersediaan fasilitas sekolah dan sebaran siswa.

Mendikbu menambahkan penerimaan siswa baru dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal lima persen dan jalur perpindahan orang tua dengan kuota maksimal lima persen. Dia menjelaskan kuota 90 persen tersebut sudah termasuk peserta didik yan tidak mampu dan penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan tersebut.

Sementara, untuk jalur prestasi diperuntukan bagi siswa yang berdomisili di luar zonasi sekolah. Untuk jalur prestasi ditentukan oleh nilai Ujian Nasional (UN) ataupun dari hasil perlombaan di bidang akademik dan non akademik. “Kuota lainnya yakni jalur perpindahan orang tua hanya untuk darurat saja. Misalnya mengikuti orang tuanya pindah tugas,” jelas dia.

Untuk pendaftaran siswa tersebut, harus melampirkan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal satu tahun sebelumnya, jika tidak ada KK dapat diganti dengan Surat Keterangan (Suket) domisili dari RT.RW. Dalam kesempatan itu, Mendikbud juga meminta agar pemerintah daerah harus membuat peunjuk teknis (juknis)PPDB dengan Peraturan Kepada Daerah yang berpedoman kepada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPBD. Petunjuk teknis itu harus mengatur kriteria, pembagian zona, dan pendataan siswa di setiap zona, paling lambat satu bulan sebelum PPDB dimulai.

Selain itu, Kemendikbud juga berupaya menghapus adanya sekolah favorit dengan menerapkan sistem zonasi agar masyarakat tidak lagi sibuk ingin memasukkan anaknya ke sekolah favorit. “Masyarakat masih memiliki stigma sekolah favorit, meskipun kami berusaha untuk menghapus adanya sekolah favorit dengan sistem zonasi,” ujar Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Mulaiana Girsang.

Masyarakat berupaya memasukkan anak ke sekolah favorit dengan berbagai cara, ujarnya, misalnya dengan pindah ke lokasi yang dekat dengan sekolah sebelum anaknya tamat. Selain itu juga dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mmapun (SKTM)

“Diutamakan siswa yang alamatnya sesuai dengan sekolah asalnya, Jadi kita kunci disitu,” tabah dia.

Sekolah juga diminta memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau Suket domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal. “Kami mengharapkan tiga hingga lima tahun ke depan akan buyar tuh stigma sekoalh favorit,” kata dia.

Sekarang stigma sekoalh favorit itu, lanjut dia, masih melekat di benak masyarakat. Perlahan pihaknya berupaya untuk menghilangkan stigma yang masih melekat ini. Upaya yang dilakukan adalah “mengunci” agar tidak terjadi upaya penyimpangan. “Untuk masuk ke univeristas juga tidak dilihat dari nilai UN. Jadi klau anak-anak keinginanya untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pastinya mereka akan belajar sunguh-sungguh. Jadi bukan sekolah yang menetukan,” tambah dia lagi. 

Sumber; Koran Jurnal Bogor, edisi 16 Januari 2019

SHARE

Tinggalkan Komentar