Menteri LHK tak Sreg Soal Kebijakan Plastik Berbayar

203
sumber gambar: https://img.beritasatu.com

Menteri Linkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya akar masih belum sekata dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait kebijakan kantong plastik tidak gratis (KPTG) alias plastik berbayar.

Upaya pengurangan penggunaan pastik lebih berupa penyediaan kantong nonplastik dan meningkatkan daur ulang plastik. Hal ni berberda dengan kebijakan yang berlaku sejak awal Maret 2019, yakni penyeidaan kantong plastik berbayar di sejumlah ritel besar.

“Itu harus hati-hati. Kalau konsepnya adalah plastik berbayar, berarti plastiknya boleh. Asalkan bayar. Padahal konsepnya adalah kami minta kita jangankan bebankan lingkungan (dengan plastik),” jelas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Istna Negara, Rabu (6/3).

Konsep yang diberlakukan Apriando melalui plastik berbayar, menurut Siti. belum menjawab tantangan yang dihadapi berupa ancaman kerusakan lingkungan akibat masifnya penggunaan plastik. Siti pun menepis adanya aturan resmi darinya tentang penggunaan Kantong plastik berbayar.

Menurutnya, aturan yang sempat terbit adalah Surat Edaran Dirjen KLHK tahun 2016 tentang penerapan kantong plastik tidak gratis. Itupun, kata Siti, hanya Uji coba.

“Kalau konsepnya plastik berbayar, kita ngutip uang konsumen, bebanya diberikan ke konsumen. Jadi meleset, ini yang saya minta kepada Dirjen agar segera dibahas dnegan Aprindo, mekanisme yang pas seperti apa,” kata Siti.

Meski begitu, KLHK mengakui ada penurunan penggunaan plastik antara 30-60 persen. Namun, dilingkungan masyarakat pasar tradisional, penggunaan plastik masih cukup tinggi.

Hal ini membuat Siti merasa kebijakan plastik berbayar belum cukup menjawab tantangan soal enggunaan plastik di Indoneisa. Pemerintah, kata iti, masih mencari solusi paling tepat untuk menjawab tantangan ini. Termasuk salah satu opsinya adalah menyiapkan kantong nonplastik.

“Yang benar itu kalau kurangi sampah plastik itu pertama kurangi sampahnya, jdi caranya di Aprindo bukan plastiknya disuruh bayar, tapi siapkan bentuk yang lain, ini belum disiapkan, tapi saa minta Dirjen ntuk urus,” kata Siti.

Upaya unuk mengatasi limbah plastik juga dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian tersebut sednag menggodk penggunaan limbah plastik untuk pengaspalan jalan.

Selain Kementerian PURP, Kemenko Maritim juga sedang menggodok mekanisme teknis pengurangan penggunaan lastik, termasuk penerapan di ritel-ritel dan pasar tradisional.

Senada dengan Menteri LHK, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa arah emerintah dalam menekan penggunaan plastik adalah daur ulang.

Namun soal mekanismenya, pihaknya masih mebahas hal ini bersama engusaha. “Kami masih ingin lihat apakah ini efektif banget atau bagaimana. Kami lebih mau ke daur ulang,” katanya. (Asep Saepudin Sayyve)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 8 Maret 2019

SHARE

Tinggalkan Komentar