PBB: 82 Pekerja Kemanusiaan Tewas di Sudan Selatan

979
Kondisi di Sudan Selatan (google images)

Seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu, mengatakan bahwa 82 pekerja kemanusiaan telah terbunuh dalam perang sipil Sudan Selatan dan jumlah warga yang mengungsi akibat pertempuran itu sekarang mencapai 3,5 juta.

Dua tahun setelah kelahirannya yang banyak dirayakan sebagai kelahiran sebuah negara merdeka, Sudan Selatan masuk ke dalam konflik pada Desember 2013 saat persaingan antara Presiden Salva Kiir dan wakilnya saat itu, Riek Machar, meledak menjadi aksi kekerasan.

Kesepakatan perdamaian 2015 ditandatangani tapi persyaratannya tidak pernah sepenuhnya dihormati. Kecurigaan terus-menerus antara Machar dan Kiir memicu pertarungan baru pada Juli 2016 dan kekerasan sejak saat itu telah menyebar ke wilayah yang luas di negara ini.

Eugene Owusu, Koordinator Kemanusiaan dan Warga Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan Selatan, mengatakan 82 pekerja kemanusiaan telah terbunuh dalam aksi kekerasan sejak Desember 2013.

Diperkirakan 1,9 juta orang mengungsi di dalam negeri dan 1,6 juta lainnya mengungsi ke negara-negara tetangga. Sebagian besar aksi kekerasan telah dipicu oleh perbedaan etnis saat pasukan pemerintah, kebanyakan berasal dari komunitas Dinka Kiir, memerangi pasukan pemberontak yang terutama terdiri dari komunitas Nuer Macher dan kelompok kecil lainnya.

Dalam beberapa pekan terakhir pertempuran telah terjadi di kota-kota di Sudan Selatan tepatnya di wilayah ekuator, di mana warga sipil yang melarikan diri melaporkan pemerintah jika pasukan melakukan pembunuhan, termasuk terhadap warga sipil.

Owusu mengatakan bahwa pekerja kemanusiaan lainnya “dilecehkan di seluruh negara dan senyawa kemanusiaan dan persediaan telah dijarah dan dirusak “. Pasokan bantuan telah dijarah di Jonglei, Kajo-Keiji, Yei, Wau Shilluk dan Mayendit pada bulan Februari dan Maret.

Inggris telah mengatakan skala pembunuhan di Sudan Selatan dapat masuk kategori genosida meskipun Perserikatan Bangsa Bangsa belum menentukan hal itu.

Sebelumnya sebagaimana dikutip dari Xinhua, Kepala Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) David Shearer mengatakan bahwa meningkatnya kerusuhan di Sudan Selatan mempengaruhi keamanan pangan di beberapa wilayah yang lebih stabil.

Program Pangan Dunia (WFP) pada Oktober tahun lalu memperkirakan sebanyak 840.000 orang menghadapi kondisi rawan pangan parah di Wilayah Bahr el Ghazal Utara, tempat Negara Bagian Aweil yang baru dibentuk berada.

Ia menambahkan kondisi tidak aman telah secara langsung mempengaruhi biaya barang di Aweil Kabir, sehingga memaksa banyak keluarga pergi ke negara tetangga, Sudan, sebab mereka tak bisa memproduksi panen atau menanggung harga bahan pokok yang sangat tinggi di pasar.

PBB pada penghujung Februari mengumumkan kelaparan di beberapa wialyah negeri tersebut, dan 100.000 orang kelaparan, selain satu juta orang berada di jurang kelaparan dan 5,5 juta orang lagi sangat memerlukan bantuan pangan akibat lebih dari tiga tahun pertempuran sejak Desember 2013.

Namun, Shearer masih optimistis bahwa pembangunan hubungan yang baik antara pemerintah lokal, lembaga PBB dan organisasi non-pemerintah “akan memungkinkan kami menanggulangai tantangan rawan pangan”. (Antara/Reuters)

SHARE

Tinggalkan Komentar