Pembebasan R3 Jalan Ditempat

456
https://www.google.com

Pemkot Diminta Taati Akta Perdamaian 

Penyelesaian pembayaran lahan milik Hj Siti Hodidjah yang terdampak pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3), sepertinya takkan selesai dalam waktu dekat ini. Pasalnya kuasa pemilik lahan, H Salim Abdullah (HAab) masih mempertanyakan poin-poin dalam akta van dadding (perdamaian) yang belum di jalankan pemerintah kota (Pemkot) Bogor.

“Bukan soal berapa besaran uangnya. Tapi pemkot belum menaati poin didalam perjanjian damai. Di antaranya, belum memberi laporan secara lisan dan tertulis baik teknis maupun non teknis terkait opsi pembayaran fill, “Kata H Aab kepada wartawan, Senin (25/2).

Menurut dia, dalam melakukan kajian appraisal mestu dilakukan sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pembahasana lahan untuk kepentingan umum.

“Ada kepanitiaan, penetapan lokasi, penyampaian appraisal terhadap pemilik lahan. Dan itu belum disampaikan kepada kami. Uang belakangan lah, yang terpenring bagaimana proses appraisal dan penentuan kompensasinya,” tegasnya.

Hj Aab mengatakan, berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa pemerintah wajib memberitahukan hasil kajian appraisal kepada pemilik lahan setelah mendapatkan hasil kajiannya maksimal satu bulan.

“Ini kan tidak. Hasil appraisal keluar pada 27Desember 2018, kami baru diundang masyawarah dan menerima hasil kajian itu pada 8 Februari. Bagaimana addendum akta perdamaian mau dilaksanakan kalau persyaratannya belum dipenuhi. Intinya kalau R3 mau selesai nggak usah repot, penuhi akta van dading dan UU Nomor 2 Tahun 2015,” ungkapnya.

Sebelumnya, kepala Dinas PUPR, Chusnul Rozaqi mengatakan bahwa batas waktu proses penyelesaian pembayaran lahan jalan R3 adalah selama 44 hari setelah musyarawah pertama dilakukan dengan pemilik lahan.

“kami sudah 2 kali musyawarah dan masih ada sisa waktu sekitar 30 hari lagi. Jadi untuk saat ini kami menunggu kelanjutan dari tim pemilik lahan, kalaupun sampai batas waktu belum juga ada penyelesaian, maka dana pembayaran lahan itu nantinya bisa di kontinyasikan ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor,” jelasnya.

Mengenai waktu dan penitipan dana konsinyasi ke PN Bogor, akan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.” Akan dilihat dulu perpesnya. Kami akan pelajari aturan untuk diserahkan ke PN atau tidak,” pungkasnya. (Fredy Kristianto)

Sumber; Koran Jurnal Bogor, edisi 26 Februari 2019

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here