Pemerataan Upah Cegah Relokasi Industri

264
Sumber gambar : https://2.bp.blogspot.com/

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 yang mengatur kenaikan upah pekerja bukan solusi menguntungkan bagi semua pihak (win-win solution).

Ketua KPBI Jakarta Abdul Hafiz menilai beleid tersebut hanya menguntungkan pengusaha. Aturan tersebut dinilai tak mampu menyejahterakan buruh menghilangkan acuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai dengan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam menetapkan upah minimum.

“Kalau menurut kami tidak win-win solution. Berapa pun nilai upah minimum yang ditentukan pemerintah tidak menutupi kesejahteraan buruh yang juga rakyat Indonesia,” kata Abdul, Minggu (25/11).

KHL adalah standar kebutuhan hidup layak pekerja yang terdiri dari berbagai jenis komponen barang. KHL terakhir kali diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 yang menambah 46 jenis komponen barang untuk mennjang kehidupan layak pekerja menjadi 60 jenis.

Ikat pinggang, kaos kaki, deodoran, rice cooker 1/2 liter, hingga pisau dapur masuk ke dalam beleid ini.

“Kalau PP 78 itu KHL tidak dihitung dalam prosedur perhitungan upah. KHL itu jadi indikator terbesar untuk menaikkan nominal upah. Karena dilihat dari kebutuhan hidup layak,” terang Abdul.

Mengacu pada PP No. 78, menurut dia, pemerintah hanya merujuk pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam menaikkan upah minum. “Mereka itu cuma melihat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau itu kan bisa diatur negara atau pemerintah yang notabase pro pemodal. Maksud saya, kami sebagai rakyat belum begitu paham.” jelasnya.

Sebelumnya, Menaker Hanif Dhakiri justru menganggap tuntuntan buruh terkait upah minimum tidak realitis. Hanif pun menyebut PP nomor 78 tahun 2015 merupakan win-win solution bagi buruh dan pengusaha.

“PP 78 itu bagus, jurus win-win soluton untuk buruh dan pengusaha. Buruh dijamin upah naik tidpa tahun. Pengusaha juga tidak merasa berat dan jangan sampai melakukan PHK. Jadi sudahlah, kenapa pakai protes, demo-demo segala.” terang Hanif

Sementara itu, untuk mencegah relokasi industri ke daerah yang UMK nya rendah, KPBI mengusulkan adanya pemerataan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh Indonesia, “Ini menjadi cara agar pengusaha tidak melakukan relokasi ke daerah yang lebih murah upahnya. Ketika ada berapa daerah yang rendah mereka akan kabur ke sana dan meninggalkan upah yang tinggi,” katanya

Abdul mengatakan pihaknya menginginkan pemerataan upah secara nasional. Dengan adanya pemerataa ini, setiap wilayah memiliki kesempatan yang sama untu meningkatkan lapangan pekerjaan. “Kami maunya upah layak nasional, upah naik serentak dan merata dari Aceh sampai Papua. Jadi tidak ada celah bagi mereka untuk pindah wilayah,” ujarnya.

Abdul menilai pengusaha cenderung beralih ke wilayah dengan upah layak yang rednah dan meninggalkan wilayah dengan upah layak yang tinggi. Situasi itu terjadi karena saat ini upah minimum provinsi di setiap daerah berbeda-beda. (Mochamad Yusuf)

Sumber : Koran Jural bogor, Edisi 26 November 2018

SHARE

Tinggalkan Komentar