Pemerintah Berencana Revisi UU Kesejahteraan Lanjut Usia

841
Sumber Gambar : blogkudiratania.blogspot.co.id

Pemerintah berencana mengkaji ulang dan merivisi Undang-Undang (UU)
Nomor13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia agar substansinya
dapat lebih sesuai dengan kondisi masa sekarang.

“UU tersebut selama ini hanya mengatur tentang hak peningkatan
kesejahteraan, tetapi sebenarnya masih bisa lebih luas,” kata Deputi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang
Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Pungky Sumadi, di Jakarta, Selasa.

Pungky Sumadi juga mengatakan pembagian kategori lanjut usia potensial dan
tidak potensial dalam UU tersebut perlu dikaji ulang dengan menggunakan
paradigma baru yang memandang kelanjutusiaan sebagai sebuah proses.

Menurut UU 13/1998, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih
mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang
dan jasa.

Sedangkan lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak
berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang
lain.

Kategorisasi tersebut membedakan upaya dalam peningkatan kesejahteraan
sosial dan pemberdayaan lanjut usia agar tetap dapat melaksanakan fungsi
sosialnya.

“Kategorisasi perlu dikaji sehingga pemahaman lanjut usia tidak hanya
menangani orang yang sudah tua, namun juga persiapan sejak masa mudanya,”
ucap Pungky.

Selain itu, hal yang akan mendapatkan kajian lebih lanjut adalah mengenai
batasan umur, di mana disebutkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang
telah mencapai usia 60 tahun ke atas.

Pungky menjelaskan rencana untuk mereformasi UU 13/1998 mengenai
kesejahteraan lanjut usia tersebut akan dimasukkan dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) 2018.

Reformasi UU tersebut diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk
mengembangkan pelayanan dan perawatan bagi lanjut usia dalam keluarga pada
2025 mendatang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Emong Lansia, Eva
Sabdono, mengatakan pengkajian ulang UU 13/1998 tersebut perlu agar
relevansi di dalam peraturan itu menjadi lebih sesuai dengan masa
sekarang.

“UU tersebut pada saat dibuat mungkin tepat bagi masa itu, tapi untuk ke
depan sudah kurang relevan sehingga harus dikaji ulang. Permasalahan
kemudian adalah implementasi dan sosialisasi kebijakan yang berlaku,” kata
dia.

SHARE

Tinggalkan Komentar