Pemerintah Mudahkan Perizinan Percepat Satu Juta Rumah

871
sumber gambar : warta

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya memudahkan perizinan guna mempercepat
program satu juta rumah terselesaikan setiap tahunnya.

Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Diah
Indrajati menjelaskan Permendagri Nomor 55 Tahun 2017 mengatur agar
pemerintah daerah dapat memberi kemudahan dalam pengurusan perizinan dan
non perizinan kepada pengembang yang melaksanakan pembangunan perumahan
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Permendagri 55/2017 mengatur agar Pemerintah Daerah bisa mengambil peran
dalam program sejuta rumah melalui penyederhanaan pelayanan seperti
penghapusan perizinan, percepatan waktu pengurusan perizinan, dan
penggabungan perizinan,” kata Diah pada konferensi pers di Kantor Ditjen
Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Kamis (28/9).

Diah menjelaskan realisasi Program Sejuta Rumah dinilai belum cukup
menggembirakan karena sejumlah kendala di antaranya menyangkut perizinan,
penyediaan lahan, atau ketersediaan anggaran dan skema pembiayaan.

Ada pun Permendagri Nomor 55 Tahun 2017 yang sudah diundangkan sejak 20
Juli lalu mengatur agar Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) memberi
kemudahan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan kepada pengembang
yang akan melaksanakan pembangunan perumahan bagi MBR.

Sebelumnya, Kemendagri telah menerbitkan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai tindak
lanjut Paket Kebijakan Ekonomi XIII.

Diah menjelaskan kelangkaan kepemilikan rumah (back log) telah mencapai
13,5 juta unit pada 2015 dan kebutuhan perumahan setiap tahunnya mencapai
800 ribu sampai satu juta unit.

“Dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional mencapai 1,49
persen per tahun, backlog perumahan nasional akan semakin tinggi dari
waktu ke waktu,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR
Syarif Burhanuddin mengatakan backlog dipengaruhi ketersediaan (supply)
lahan dan kebutuhan (demand) rumah yang tidak sesuai. Saat ini, angka
backlog menurut Sensus Nasional sudah turun menjadi sekitar 11 juta unit
pada 2016.

“Kebutuhan perumahan setiap tahun mencapai 800 ribu unit, sedangkan yang
tersedia kurang lebih hanya mencukupi untuk membangun 400 ribu unit,” kata
Syarif.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian
kinerja Program Satu Juta Rumah per 22 September 2017 telah mencapai
623.344 unit rumah siap huni.

SHARE

Tinggalkan Komentar