Presiden Ingin BPOM Diperkuat Terkait Obat Ilegal

849
Sumber Gambar : pixabay.com

Presiden Joko Widodo menginginkan agar kelembagaan Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) semakin diperkuat terkait kian maraknya
peredaran obat ilegal dan narkoba di kalangan masyarakat.

“Jadi, kita ingin agar BPOM diperkuat. Dengan apa? Dengan undang-undang
agar pengawasannya lebih bisa intensif dan yang diberi rekomendasi
betul-betul menjalankan rekomendasinya.

Percuma diawasi, dikontrol, dicek, tapi rekomendasinya nggak dipakai,”
kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Pencanangan Aksi Nasional
Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat di Lapangan Bumi
Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur,Jakara Timur, Selasa.

Untuk itu, kata dia, ke depan akan disiapkan regulasi terkait hal tersebut.

Sebab, menurut dia, penguatan Badan POM salah satunya dapat dilakukan
melalui penerbitan payung hukum yang berupa undang-undang.

“Ini yang baru akan kita siapkan karena kita melihat kelemahan di sisi
undang-undang,” ucapnya.

Presiden menegaskan bahwa peranan BPOM dirasa semakin penting dalam
mencegah peredaran obat ilegal dan narkoba di kalangan masyarakat.

“Saya melihat semakin pentingnya peranan Badan POM untuk melindungi
masyarakat dan generasi muda kita dari penyalahgunaan obat terlarang,”
ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa fungsi pengawasan yang diemban Badan
POM bukan merupakan urusan administrasi semata.

Semua yang dilakukan harus didasari dengan kesadaran untuk melindungi
rakyat dan menyelamatkan generasi muda Indonesia.

“Ini adalah urusan kehadiran negara dan pemerintah dalam melindungi
rakyatnya, urusan menyelamatkan generasi muda yang akan menjadi penerus
masa depan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Namun, ia juga menggarisbawahi, tugas untuk melindungi rakyat dari ancaman
narkoba dan obat-obatan ilegal bukan hanya menjadi tugas yang diemban oleh
Badan POM saja.

Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dimintanya untuk bekerja
sama dalam upaya pemberantasan narkoba.

Turut hadir mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung,
Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Kepala Badan POM Penny Kusumastuti
Lukito.

SHARE

Tinggalkan Komentar