Program Bus Sekolah Disorot

410
https://www.google.com

Program angkutan gratis bus sekolah yang diterapkan oleh pemerintah kota (Pemkot) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) menuai keluhan dari badan hukum pengelola transportasi massaal.

Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan (Dishub) kota Bogor, Jimmy Hutapea mengakui bahwa ia banyak mendapat keluhan terkait hal tersebut.

“Tadi kita mendengar banyak badan hukum yang menolak bis sekolah dari pemerintah,” kata Jimmy saat menghadiri acara Focus Group Discussion (FGB) perumusan rancangan peraturan Wali Kota Bogor tentang penyelenggaraan angkutan sekolah di kota Bogor tahun 2019.

Selain itu, polemik maraknya bus angkutan siswa-siswi ilegal di kota Bogor menjadi perhatian khusus dari Dishub, karena selama ini belum ada payung hukumnya sehingga Dishub tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Jimmy, Pemkot Bogor ingin menghadirkan tidak hanya armada bus sekolah bagi pelajar, tetapi juga menjaga keamanan dan keselamatan siswa.

“Kita ingin menjamin bahwa bus sekolah yang ada di kota Bogor ini sesuai dengan ketentuan. Mereka lain jalan, dikelola oleh satu lembaga yang secara hukum bisa bertanggung jawab terhadap operasional dari operator ini bukan lagi dikelola oleh perorangan pribadi karena memang di undang-undang pun diamanatkan bahwa angkutan wajib diselenggarakan oleh badan hukum,” jelasnya.

Sementara itu, Sekertaris Organda Fredy mengatakan bahwa sebaiknya program bus sekolah ini dimasukkan ke dalam program rerouting. “Organda memandang bahwa program prioritas dari pemerintah itu selalu memperhatikan juga prioritas yang saat ini sedang dilakukan yakni rerouting,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata dia, seharusnya Dishub lebih berpikir kedapan dengan tidak hanya menjaga keamanan dan keselamatan pelajar tetapi juga mengurangi dampak dari kendaraan pribadi yang mengantar anaknya ke sekolah.

“Yang ingin kita ingatkan kepada pemerintah adalah ini angkutan sekolah milik pemerintah itu targetnya apa? Kemacetan atau masyarakat miskin? Sedangkan jawaban untuk kemacetan tidak karena hanya ada 2, dan untuk bantuan masyarakat miskin itu masyarakat miskin yang mana?,” tegasnya. 

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 28 Februari 2019

SHARE

Tinggalkan Komentar