R3 Tak Ditutup Pemkot Wanprestasi

352
Sumber gamabr : https://bogorupdate.com

Niatan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan mediasi dengan Hj Siti Khadijah selaku pemilik lahan seluas 1.987 meterpersegi yang terdampak proyek Jalan Regional Ring Road (R3) di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, agar pemkot diperkenankan tidak menutup jalur tersebut, mendapat sorotan dari praktisi hukum Dwi Arsywendo.

Menurutnya, penutupan jaan harus dilakukan lantaran hal itu sudah menjadi produk hukum yang tertuang dalam akta perdamaian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bogor, beberapa waktu lalu.

“Saya kira Pemkot harus memahami bahwa suatu tindakan hukum itu harus ada konsekwensinya dan apabila salah satu pihak tidak mematuhi apa yang tertuang dalam kesepakatan mediasi tersebut dapat berakibat hukum. Jadi mutlak putusan PN itu harus dihormati dan dijalankan,” ujar Dwi, yang merupakan advokat dari Law Office Arsywendo, SH and Partner, Kamis (22/11).

Dwi mengatakan, apabila tidak dilakukan penutupan terhadap jalan R3, artinya Pemkot Bogor telah wanprestasi terhadap perjanjian mediasi. “Kalau demikian, sama saja pemerintah sudah melakukan penyerobotan hak atas tanak milik,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengatakan bahwa pihaknya akan melibatkan unsur Muspida Kota Bogor untuk melakukan mediasi dengan pemilik tanah. “Jangan sampai ditutuplah. Masa sudah saya buka harus ditutup lagi,” ujar Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman saat disinggung soal penutupan jalan R3 yang tertuang dalam suatu perjanjian perdamaian, belum lama ini.

Diketahui, dalam akta van dading tersebut, bunyi Pasal 12 huruf (c) menyebutkan para tergugat akan menutup jalan R3 yang berada di atas tanah milik penggugat apabila tidak dapat melaksanakan pembayaran sama sekali paling lambat 14 Desember 2018. “Nanti pak Sekda akan melakukan mediasi dan komunikasi dengan pemilik tanah. Tentunya Muspida juga sudah diminta tanggapan oleh pak wali kota, menjelang tanggal 14 Desember akan dilakukan mediasi antara Muspida dengan pemilik tanah,” ungkapnya.

Opsi pengantian berupa uang sendiri diusulkan daam KUA PPAS 2019. Namun anggaran dengan judul kegiatan pembebasan R3 sebesar Rp15 miliar dialihkan masuk pos Belanja Tak Terduga (BTT). Terlait ini, Usmar pun meminta TAPD untuk berkonsultasi mengingat anggaran kegiatan pembebasan R3 masuk pos BTT.

“itu harus dikonsultasikan ke pengelolaan keuangan yang lebih berwenang. Apakah dengan dialokasikan di BTT bisa dieksekusi pada waktu yang dibutuhkan, kemduai perangkat apa yang dibutuhkan harus disiapkan,: jelasnya.

Namun Usmar memastikan, bahwa terkait anggaran kegiatan appraisal untuk tanah yang dgunakan jalan R3 sudah dialokasikan dalam APBD-P 2018.

“Tapi, APBD-P 2018 sesuai amanat kesepakatan bersama, pemkot dengan pemilik tanah harus ada kajian appraisal dan lain sebagainya, dianggarkan sebesar sekita Rp200 juta,” katanya. (Fredy Kristianto)

Sumber : Koran Jurnal Bogor, Edisi 23 November 2018

SHARE

Tinggalkan Komentar