Rudiantara Dipanggil soal #YangGajiKamusiapa

229
sumber gambar : https://img.jakpost.net

ANGGOTA Badan pengawas pemilu (Bawaslu), Ratna Dewi Petttalolo, mengatakan akan memanggil menkominfo Rudiantara terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilu saat acara internal pada pekan lalu.

Rudiantara akan dipanggil sebagai terlapor. “sebagai terlapor, kami akan memanggil pak Rudiantara dalam proses pemeriksaan nantinya”, ujar ratna minggu (3/2).

Menurut Ratna, saat ini sedang memeriksa berkas laporan dari Advokat cinta Tanah Air (ACTA) terkait ujaran Rudiantara. Dalam laporan itu, Rudiantara merupakan pihak terlapor. “Kami periksa berkas nya, keterpenuhan syarat formin dan materil kalu memenuhi syarat, nanti akan diregistrasi. Selanjutnya akan di lakukan pemeriksaan, pemanggilan para pihak dan seksi termasuk pak Rudiantara,” papar Ratna.

Dia menjelaskan, awalnya Bawaslu ingin menjadikan kasus ini sebagai temuan karena ada vidio pernyataan Rudiantara yang masuk ke Bawaslu. Namun, karena ada pihak yang melaporkan sebelum Bawaslu melakukan penelusuran, maka Bawaslu akan memproses dugaan pelanggaran Rudiantara sebagi laporan.

“Ini kan sudah ada laporan ,maka kami akan memperoses karena tentu akan lebih memudahkan. Menurut kami orang yang melaporkan itu adalah orang yang mengetahui peristiwa, maka dia nanti akan menceritakan kronologisnya. Pelapornya biasanya mempunyai alat bukti itu akan membantu kami dalam proses pemerikasaan,” katanya.

Menurut Ratn, Bawaslu menduga Rudiantara menyampaikan imbuan atau pernyatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan capres-cawpres. Hal ini sebagai diatur dalam pasal 282 juncto 282 ayat (1) dan ayat (2) juncto 547 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

“Apakah ada pelanggaran atau tidak, maka harus dilihat Unsur-unsurnya, tidak bisa serta merta mengatakan bahwa itu merupakan pelanggaran. Karena itu, penting di lakukan pemeriksaan untuk bisa menyimpulkan ada pelanggaran atau tidak,” tegas Ratna.

Sebelumnya, Nurhayati sebagai pelapor dari ACTA mengatakan, tindakan menkominfo tersebut di duga merupakan tindakan berupa pernyataan yang terkait dengan pemilu. “karena dengan jelas (Rudiantara) mengatakan kata “nyoblos”. Selain itu juga menyatakan kepada gawai tersebut. “Bu, Bu, yang bayar gaji ibu sekarang siapa? pemerintah atau siapa? serta pernyataan “Bukan yang keyakinan Ibu?” kata Nurhayati kepata wartawan saat ditemui di kantor Bawaslu RI, Jumat (1/2).

Ia menyambut, pernyataan-pernyataan tersebut merupakan imbuan atau sseruan yang mengarahkan keberpihakan. Dengan  mengiring pola pikir untuk  tidak mencoblos pasangan calon nomor urut 02. “Karena yang menggaji bukan lah  keyakinan pegawai, namun adalah pemerintahan sekarang yang notabene merupakan paslon presiden 01,”imbunnya.

Ia menambahkan, apa yang di lakukan Menkominfo Rudiantara  tersebut patut diduga sebagai pelanggaran terhadap pasal 282 juncto 283 ayat (1) dan ayat (2), juncto 547 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang prmilu. Laporan ini terjadi setelah beredar video intranasi Menkominfo Rudiantara dengan salah seorang ASN saat acara internal di Jakarta ,Kamis (31/1)lalu.

Kejadian berawal ketika Rudiantara meminta pengawal Kominfo memilih setiker sosialisasi pemilu 2019 yang akan di tempel di kompleks kementrian tersebut, kedua setiker, setiker satu dan setiker dua, memiliki warna yang berbeda.

Saat diminta memilih, para pegawai pun bersorak memberikan jawabannya nomor satu atau dua. Menaggapi gelegat yang menjurus itu, menkominfo pun menegaskan bahwa pemilihan tersebut tidak ada kaitan nya dengan pemilu, melainkan hanya memilih setiker. Hasil nya, stiker yang nomor dua di pilih. Setelah itu, menkominfo meminta seseorang ASN maju untuk menjelaskan mengapa ia memilih setiker nomor dua.

Menurut keterangan resmi kemenkominfo pada jumat, ASN yang diminta maju oleh menteri mengasosialisasikan  nomor rancangan stiker dengan nomor urut capres pilihan nya di pemilu. Media memberikan, Rudiantara menyindir ASN itu dengan menyanyakan siapa yang mengajinya.

 “Bu, Bu, yang bayar gaji ibu siapa sekarang? pemerintah atau siapa ?” Katanya.

Ujaran pembantu Jokowi itu akhirnya banyak menuai kecamaan. Nah, lalu yang gaji pejabat pemerintahan siapa? pemerintah atau Rakyat?. (Asep Saepudin Sayyev)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 4 Februari 2019

SHARE

Tinggalkan Komentar