Sekjen PBB : Kekerasan di Myanmar Bisa Meluas

910
Sumber Gambar : liputanenamindonesianews.com

Sekretaris Jenderal PBB Antonio
Guterres pada Kamis memperingatkan bahwa kekerasan terhadap Muslim
Rohingya Myanmar di Rakhine utara bisa meluas ke Rakhine tengah, tempat
250.000 orang terancam kehilangan tempat tinggal.

Guterres pada Kamis berbicara pada sidang untuk membahas masalah Myanmar,
yang pertama kalinya selama delapan tahun digelar secara terbuka.

Pada kesempatan itu, Guterres mengatakan bahwa masalah Rohingya telah
berubah menjadi “darurat pengungsi yang paling cepat meningkat, juga suatu
mimpi buruk terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia.”

“Kami telah menerima gambaran mengerikan (berdasarkan pengakuan, red) dari
mereka yang lari menyelamatkan diri, sebagian besar perempuan, anak-anak
dan manula,” tutur Guterres.

“Pengakuan yang mereka berikan ini mengarah pada kekerasan yang sangat
parah serta pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk
penembakan tanpa pandang bulu, penggunaan ranjau darat terhadap warga
sipil serta kekerasan seksual.”

Sudah lebih dari 500.000 Muslim Rohingya pergi mengungsikan diri ke
Bangladesh bulan lalu sejak para pemberontak menyerang pos-pos keamanan di
dekat perbatasan. Serangan itu memicu pembalasan sengit dari militer
Myanmar, yang disebut Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai pembersihan
etnis.

Swedia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Mesir, Senegal dan Kazakhstan
adalah negara-negara yang meminta agar Dewan Keamanan bersidang pada Kamis
untuk membahas masalah Myanmar.

Guterres menuntut agar akses segera dibuka bagi bantuan kemanusiaan ke
daerah-daerah yang terdampak kekerasan.

“Kegagalan untuk menangani kekerasan sistematis ini bisa berakibat pada
meluasnya (kekerasan) ke Rakhine pusat, tempat 250.000 Muslim kemungkinan
terpaksa mengungsi,” kata Guterres.

“Krisis ini telah menimbulkan berbagai implikasi bagi negara-negara bagian
tetangga Rakhine serta ke wilayah lebih luas, termasuk risiko kemunculan
konflik antarmasyarakat. Jangan kaget kalau diskriminasi yang telah
berlangsung berpuluh-puluh tahun serta standar ganda dalam perlakuan
terhadap Rohingya akan membuka peluang bagi praktik radikalisasi,”
katanya.

SHARE

Tinggalkan Komentar