Sekolah Dilarang Tahan Ijazah

355
sumber gambar: https://image-korankaltim.sgp1.digitaloceanspaces.com

Masih Ada Penahanan, Laporkan!

KASUS ditahannya sebanyak 200 ijazah siswa SMK baik negeri maupun swasta di kota Bogor, rupanya cukup membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) gerah. Alhasil, Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar pun mengeluarkan surat edaran bernomor 326/SEd/-III/Cadiksdik.Wil.II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 yang menginstruksikan kepada kepala SMA/SMK se-Cadisdik Wilayah II, yang berisikan empat poin penting.

Pertama, sekolah tidak boleh menahan ijazah peserta didik dengan alasan apapun. Kedua, apabila terdapat kewajiban peserta didik yang belum dapat di selesaikan sampai batas waktu keputusan maka peserta didik bersama dengan orang  tua wali diberi kebijakan dengan jalan musyawarah.

Ketiga, sekolah wajib memgutamakan kepentingan peserta didik dan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Keempat, bila peserta didik mempunyai SKTM dan terdaftar dalam BSM, ijazah harus diberikan tanpa syarat.

Diketahui, kebijakan tersebut diterbitkan usai adanya desakan dari komisi IV, Ramdoni dan sekertaris komisi, Atty Somaddikarya mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Disdik Jabar terkait hal tersebut. Lantaran mayoritas sekolah yang melakukan penahanan ijazah adalah penerima BSM.

“Kami sudah layangkan surat untuk beraudiensi, dan Alhamdulillah sambutannya positif,” katanya kepada wartawan, Rabu (6/2).Selain itu, pihaknya pun sudah melakukan komunikasi dengan ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menyampaikan keluhan yang ada di kota Bogor.

“Ya, saya pribadi sudah menyampaikan kepada pak Gubernur melalui ajudan. Ibu ketua DPRD ikut menjembatani pertemuan dengan kepala Disdik Jabar, Dewi Sartika,” imbuhnya.

Atty menyatakan, dengan adanya surat edaran tersebut SMA/SMK yang berada di wilayah II wajib mentaatinya. Atas dasar itu, iapun mengimbau agar warga segera melaporkan apabila terjadi kasus penahanan ijazah. ” Kalau ada laporkan segera. Kami akan langsung koordinasi ke pemprov,” ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, penahanan ijazah terhadap siswa miskin sangat tidak manusiawi lantaran berimbas terhadap terkatung-katung nya dalam mencari pekerjaan. “Bayangkan saja ada ijazah yang ditahan selama tiga tahun. Imbasnya mereka tak bisa bekerja. Ironisnya orang tua mereka kebanyakan pekerja serabutan,” ucapnya.

Selain itu, penahanan ijazah siswa miskin juga tak elok dilakukan oleh sekolah penerima BSM, sebab, biar bagaimanapun BSM bersumber dari APBD yang notabenya adalah uang rakyat yang harus dinikmati kembali oleh rakyat.

Atas dasar itu, Atty meminta agar pemerintah kota (Pemkot) Bogor dan Pemprov Jabar harus lebih memperhatikan sekolah swasta dengan melakukan intervensi APBD . “sebab, biar bagaimanapun sekolah swasta membutuhkan dana untuk berkembang,” ucapnya.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal Puslitbang Pelatihan dan Pengawasan Kebijakan Publik (P5KP), Rudi Zaenudin mengatakan bahwa kasus penahanan ijazah tak boleh terulang di kota Bogor. Apalagi pemprov Jabar telah menerbitkan surat edaran menyangkut hal tersebut.

Kata dia, apabila masih ada sekolah yang melakukan penahanan ijazah. Disdik Jabar dan kota Bogor harus menjatuhkan sanksi kepada sekolah. “kalau perbuatan tersebut terus diulang, lebih baik cabut saja izin operasionalnya,” tukasnya.

Freedy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

SHARE

Tinggalkan Komentar