Sekolah Reguler Wajib Terima Siswa Difabel

481
Sumber gambar : http://korolev.msr.mosreg.ru

Pemerintah Kabupaten Bogor mengintruksikan semua lembaga pendidikan formal dari mulai tingkat dasar sampai lanjutan baik negeri maupun swasta wajib menerima siswa penyandang disabilitas tanpa ada pengecualian.

“Kabupaten tidak-tidak lagi mengenal model Sekolah Luar Biasa (SLB). Jadi, seluruh sekolah reguler harus menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) intinya tidak boleh ada anak yang tidak bersekolah, nah sekolah reguler bisa menjadi semacam terapi bagi ABK,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor TB Lutfie Syam baru-baru ini.

Berdasarkan data, kata Lutfie, siswa penyandang disabilitas lebih banyak terdapat di wilayah perkotaan, seperti, cibinong, sukaraja, Bojonggede, Citereup, Ciawi dan Gunung putri, meski dia tidak bisa merinci jumlah pastinya. Soal infrastruktur yang harus ramah pada anak-anak disabilitas, kata Lutfie secara perlahan akan dibenahi.

“Kita sudah instruksikan konsep pembangunan gedung sekolah harus menyiapkan jalan, untuk kursi roda jangan hanya tangga saja. Langkah itu kita lakukan secara pelan-pelan,” ujarnya.

Lutfie juga memahami ABK juga tidak bisa ditangani sebagai mana anak normal lainnya. Maka perlatihan pada guru-guru juga mulai ditingkatkan agar bisa menangani ABK. “Ya, guru harus paham metode. Ada pengawasan juga, tahun depan juga akan ada insentif bagi guru yang di kelasnya ada ABK,” tegasnya.

Ketua Pokja Sekolah Inklusif Abdul Halim Anshori mengungkapkan, meski belum maksimal. Disdik Kabupaten Bogor sedang fokus dalam meningkatkan profesionalisme guru dalam menangani siswa ABK, di samping infrastruktur agar lebih ramah difabel..

“Tahun ini untuk kesejahteraan guru inklusif juga sudah dianggarkan. Hanya realisasinya belum ada, pelatihan juga sudah dilakukan. Kalau tidak salah anggaran untuk insentif Rp. 3 miliar. Tapi enggak tau cukup atau tidak,” ungkapnya

Sebelumnya, difabel Action Indonesia mencatat dari sekitar 2000 difabel usia sekolah, 80 diantaranya hanya mengenyam pendidikan hingga SMP dan 20 persen sisanya tidak sekolah sama sekali.

Pembenahan dalam pendidikan inklusi di Kabupaten Bogor pun disuarakan. Difabel Action Indonesia hampir setiap hari menerima keluhan mengenai perundangan (bullying) yang dialami anak difabel yang mengenyam pendidikan di sekolah reguler.

Menurut Ketua Umum Diffabel Action Indonesia Teguh Prasetyanto, jika bullying tidak segera dihapus, maka anak-anak penyandang disabilitas itu semakin semakin sulit mendapatkan pendidikan yang smaa rata dengan anak normal. Bahkan, pergi ke sekolah bisa menjadi suatu yang menakutkan.

“Jika anak difabel di sekolah umum, mereka bisa meningkatkan grade kemampuannya. Tapi yang terjadi justru mereka dikunciin di dalam kamar mandi, akhirnya mental mereka jadi makin lemah,” tutupnya. (Mochamad Yusuf)

Sumber : Koran Jurnal Bogor, Edisi 24 Oktober 2018

SHARE

Tinggalkan Komentar