Tahan Ijazah, Sekolah Tabrak Aturan Kemendikbud

431
sumber gambar: https://i.ytimg.com

KASUS penahanan sebanyak 200 lebih ijazah siswa miskin oleh SMK dan SMA di kota Bogor, membuat gerah komisi IV DPRD kota Bogor lantaran hampir 70 persen sekolah swasta masih melakukan hal tersebut.

Kendati, KCD Dinas Pendidikan (Disdik) Wilayah II Jawa Barat (Jabar) telah menerbitkan surat edaran nomor 326/SEd/III/Cadisdik.Wil.II/2019 oleh KCD Dinas Pendidikan (Disdik) Wilayah II Jawa Barat, yang menginstruksikan agar SMA maupun SMK tidak menahan ijazah.

Alhasil, pada Kamis (21/2) Komisi IV pun mendatangi kantor Disdik Provinsi Jawa Barat di Bandung untuk berkoordinasi terkait kasus tersebut.

ketua komisi IV, Aditya Warman Adil mengatakan, penahanan ijazah terhadap siswa miskin tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun, sebab hal itu sudah tertera dalam peraturan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012.

“Di pasal 14 disebutkan bahwa satuan pendidikan di kota/kabupaten dan privinsi tak di perkenankanmenahan ijazah dengan alasan apapun, dan itu dijabarkan oleh Disdik jabar,’ ucapnya kepada wartawan.

Seharusnya, kata dia, surat edaran yang diterbitkan oleh KCD Disdik Jabar harusnya bisa efektif dan dipatuhi oleh seluruh SMK/SMA, baik negeri maupun swasta. Selain itu, sanbungnya, DPRD berupaya untuk mengintervensi anggaran APBD kota dan provinsi untuk menembus tunggakan siswa miskin yang berujung pada penahanan ijazah.

“Ya, tentunya intervensi anggaran itu melalui bansos BTT. Tapi sekolah harus proaktif mendata dan mengusulkan siswa mana saja yang layak dibantu. Terlepas dari itupun kan sekolah sudah menikmati anggaran Bantuan Siswa Miskin (BSM),” imbuhnya.

Politisi PKS ini mengatakan bahwa komisi IV akan segera memanggil seluruh kepala sekolah SMP hingga SMA untuk mengkoordinasikan hal tersebut. “Mudah-mudahan kasus penahan ijazah kedepannya takkan terulang,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris komisi IV, Atty Somaddikarya mengatakan, apabila mengacu pada peraturan Balitbang dan Surat Edaran KCD Disdik wilayah II Jabar, sebaiknya seluruh SMA maupun SMK mematuhi hal tersebut. “Kan regulasinya sudah jelas, sekolah tak boleh menahan ijazah karena itu dokumen negara. Apalagi untuk siswa miskin,” tegasnya.

Kendati demikian, Atty mengaku sangat memahami bila ada sekolah swasta yang menahan ijazah siswa yang belum menyelesaikan kewajiban. “Atas dasar itu dewan mendorong agar APBD hadir untuk masyarakat miskin. Sebab, ijazah sangat penting sebagai syarat melamar pekerjaan dan dapat mengurai jumlah pengangguran serta memberi ruang kepada warga miskin untuk dapat hidup lebih layak lagi,” tukasnya. (Fredy Kristianto)

Sumber: Koran Jurna Bogor, edisi 22 Februari 2019

SHARE

Tinggalkan Komentar