Terima Bantuan Keuangan DKI Jakarta, Pemkot Bogor Fokuskan Naturalisasi Ciliwung

152
sumber gambar: https://kotabogor.go.id

Dilansir dari laman resmi kotabogor.go.id. Kota Bogor sebagai penyangga Ibu Kota DKI Jakarta akan menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020. Rencana tersebut merupakan realisasi kerja sama wilayah Jabodetabekjur, seperti pengendalian banjir, ketahanan pangan, transportasi dan penyediaan air bersih.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Erna Hernawati mengatakan, hari ini, Selasa (07/05/2019) telah dilakukan rapat pembahasan dan pemaparan program bantuan keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020. Dari 10 kegiatan yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot Bogor) 9 kegiatan fokus mengenai Program Naturalisasi Ciliwung. “Termasuk alat berat, landscape dan sebagainya,” katanya.

Namun dia belum bisa merinci bantuan yang diberikan karena masih dalam tahap pembahasan. Erna menyebutkan, salah satu kegiatan yang direncanakan, yaitu pembangunan Park and Ride di Terminal Bubulak dan sudah ditinjau oleh pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan total anggaran yang diajukan hampir Rp. 570 juta.

“Kalau Park and Ride di Pasar Bogor memang itu sudah diusulkan dan sudah berjalan, kalau yang sekarang fokus yang di Terminal Bubulak,” tuturnya.

Mengenai konsep program Naturalisasi Ciliwung kata Erna semuanya ada di dinas teknis dan ada dua segmen yang difokuskan, yakni di Pulo Geulis hingga Sempur kemudian termasuk 13 wilayah Kelurahan yang dilintasi sungai Ciliwung.

“Bantuan dari DKI ini memang anggaran 2020, tapi program Naturalisasi Ciliwung sudah berjalan dari Januari 2019 dengan anggaran (APBD) kita sendiri,” jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi menambahkan, pihaknya mengajukan untuk pembangunan kolam retensi Tanah Baru lanjutan, perbaikan bendung pengendali Taman Sari Persada, perbaikan Situ Anggalena Ciparigi, pengerukan Situ Anggalena Ciparigi, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Kampung Bebek dan TPT di Baranangsiang.

“Mayoritas yang diajukan itu yang berdampak bagi DKI Jakarta. Kami berharap untuk pembangunan TPT di wilayah tidak terjadi longsor dan banjir lagi,” katanya.

Selain itu, dari hasil rapat hari ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meminta tambahan pembangunan kolam retensi yang baru di sekitar DAS Ciliwung.

“Kita akan masukkan permintaan tersebut, minggu depan kita diundang lagi untuk rapat pembahasan secara lebih detail,” kata Chusnul. (Humpro)

SHARE

Tinggalkan Komentar