Warga Parung Banteng akan Gugat Pemkot

173
sumber gambar: http://kabarindoraya.com

Sebanyak 16 warga yang memiliki lahan seluas 1,2 hektare di Kampung Parung Banteng, Keluarahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor terhadap Pemot Bogor, sebagai buntut penerbitan izin pembangunan ra di proyek interchange Tol Jagorawi KM 43 untuk menuju Kota Mandiir Summarecon di Gunung Geulis, Kabupaten Bogor.

Kepada Wartawan, salah seorang warga, Helly Purnama mengatakan, sejak awal dimulai rencana pembangunan ram interchange, tidak pernah ada permohonan perizinan kepada warga yang lahannya tepat berada di pinggir area proyek.

“Jadi sejak September 2018, pembangunan on ram interchange sudah menutup akses pintu masuk maupun keluar ke lahan warga,” katanya, Minggu (3/3).

Kata dia, warga menuntut agar akses jalan ke lokasi pemilik lahan sesuai dengan PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. “Pemerintah Kota Bogor untuk membantu hak warganya tidak ada. Kami sudah berapa kali rapat di Jasa Marga, tetapi tidak ada hasil apa – apa. Akses jalan ke lahan kami tetap saja ditutup,” ungkapnya.

Sementara itu, warga lainnya, M. Sarwono Purwa Jayadi dan Yahya Maulana dan menegaskan bahwa warga akan melakukan class action menuntut Pemkot Bogor.

“Kami akan menuntut pemkot karena memberikan perijinan terhadap proyek tersebut. Sehingga akses jalan ke lahan kami yang sejak puluhan tahun ada, hilang karena proyek itu,” katanya.

Sarwono mengaku kecewa lantaran pemkot hanya diam dan tak menyerap aspirasi warga. “Pembangunan ram surat kepentingan. Jalan warga pun sampai ditutup,” imbuhnya.

Lantaran adanya penutuppan akses jalan ke lahan warga, aktifitas perkebunan maupun persawahan milik warga otomatis terhambat dan tidak bisa berjalan seperti biasanya.

“Kami bingng mau ke kebun juga, akses masuknya lewat mana, semuanya ditutup begini,” ungkpanya.

Terpisah, saat hendak dikonfirmasi perihal tersebut Kepala Bidang Perizinan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rudi Mashudi sulit untuk dihubungi. (Fredy Kristianto)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 4 Maret 2019

SHARE

Tinggalkan Komentar